Reformasi akuntabilitas yg tiada semerbak: pandangan mulai kongres serta birokrasi dalam Indonesia

Setelah Indonesia merembet ke kerakyatan ala tarikh 1999, perbaikan akuntabilitas dalam kongres serta birokrasi sebagai almanak. Pada tarikh 2002, UU 31/1999 akan Tindak Pidana Korupsi serta UU 30/2002 memformat Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK) selaku jalan buat menghandel wasiat penyelewengan mulai masa diktatorial Suharto. Indonesia jua mereformasi darma yg mendompleng bertumpukan mulai jasad audit yg bermukim, adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).Badan Pemeriksa Keuangan, BPK), Badan Pemeriksa Keuangan serta Pembangunan (Badan Pengawas Keuangan serta Pembangunan, BPKP, serta jasad audit privat penguasa arena serta departemen (Inspektorat) merandai Amandemen Konstitusi 1999-2002. Reformasi akuntabilitas ini dimaksudkan semoga ketiga dewan pengawas terkandung beroleh beraksi pas seraya pelan bermakna mengusut pemakaian ongkos tanah tumpah darah sama kongres serta birokrasi. Tapi itu suah melakukan pertumbuhan yg tiada semerbak.

BPK mencorakkan langka dewan tanah tumpah darah yg berhak mengusut kabar moneter, penampilan, serta menyelenggarakan investigasi makin tua akan premis penyelewengan ala wadah orang banyak serta partikelir yg memperoleh harta mulai tanah tumpah darah. Hasil penjagaan BPK mencorakkan langka penunjuk formal buat menghitung penampilan dewan tanah tumpah darah bermakna pemakaian harta tanah tumpah darah. Saat menyelenggarakan penjajakan, BPK mengklasifikasikan temuannya ke bermakna catur bagian. Pertama, andaikan bermukim penyimpangan tadbir, BPK belaka mau merekomendasikan buat meralat penyimpangan terkandung. Kedua, andaikan bermukim persoalan bermakna perencanaan ongkos, bagai terlampau berjebah isra biro, BPK mau merekomendasikan langkah-langkah kemampuan. Ketiga, andaikan bermukim upah yg tiada galib bermakna penyediaan prasarana, BPK mau menugasi semoga harta dikembalikan. Keempat, andaikan bermukim cadangan delusif maupun penggelembungan ongkos yg tiada galib, BPK mau mengklasifikasikannya selaku penyelewengan.

Namun, perbaikan akuntabilitas rupanya tiada memperoleh. Pada 2014-2018 DPR selaku kukuh memiliki poin makin semampai mulai birokrasi bermakna audit moneter BPK. Sementara itu, fakta Transparency International mengunjukkan perkara penyelewengan dalam Indonesia makin semampai dalam kongres ketimbang dalam birokrasi. Pada tarikh 2014 kongres menyempal 89 obat jerih mulai seluruhnya perkara penyelewengan dalam Indonesia, sedangkan birokrasi menyempal 79 obat jerih. Selama 2014-2019, KPK menyerempak 254 komponen kongres lantaran penyelewengan pemakaian harta tanah tumpah darah.

Reformasi akuntabilitas tarikh 1999 belaka menggeser liabilitas BPK akan kepala negara, ke liabilitas kongres. Konstitusi Indonesia menyabitkan bahwa komponen BPK dipilih sama kongres. BPK kudu memberikan kabar investigasinya terhadap DPR buat memiliki testimoni apakah kabar terkandung mau ditindaklanjuti sama perdata. Sementara itu, perbaikan tarikh 1999 menggeser wewenang serta kuasa buat menyelenggarakan investigasi akan birokrasi mulai BPKP yg nista, yg memiliki berjebah intrusi ketatanegaraan mulai tadbir Suharto, ke BPK yg dibentuk selaku jasad berdaulat.

Pengaturan terkandung menciptakan teknik akuntabilitas yg disfungsional. Menurut Bovens serta Mulgan, akuntabilitas selaku satu teknik sama dengan satu tata tertib maupun rantai kelembagaan dalam mana “pemain drama dimintai pertanggungjawaban sama perdebatan”, dalam mana kuasa serta kapasitas hierarkis perdebatan makin semampai ketimbang pemain drama. Ini memperkirakan bahwa rantai prinsipal-agen bermukim, dalam mana “perdebatan sama dengan prinsipal serta pemain drama sama dengan distributor yg dimintai pertanggungjawaban untuk kinerjanya dalam dinas.” Jenis akuntabilitas ini berhajat buat menandaskan bahwa lembaga-lembaga tanah tumpah darah tunak berharta dalam ruangan yg pelan menentang tadbir yg akuntabel. Dalam kerangka Indonesia, penyusunan terkandung memasukkan kuasa serta kapasitas BPK (selaku perdebatan) makin hina mulai kongres (selaku pemain drama). Sedangkan kapasitas serta kuasa BPK (selaku perdebatan) makin semampai mulai birokrasi (selaku pemain drama).

DPR mengekang BPK merandai penetapan sembilan komponen. Masa tugas tiap-tiap komponen sama dengan lima tarikh. Proses penetapan komponen BPK tarikh 2009, 2014 serta 2019 langsung sebagai pancaran lantaran prosesnya yg tiada jernih dalam kongres serta sebagai bulan-bulanan intrusi ketatanegaraan. Anggota BPK terdiri mulai bekas komponen kongres serta non-politikus, tetapi komposisinya didominasi sama bekas politisi. Baik bekas politisi maupun non-politikus mesti memegang kanal ketatanegaraan andaikan mau sebagai komponen BPK. Akses ketatanegaraan ini mendekati ala klientelisme, yg mencorakkan aksi menonjol dalam Indonesia. Para ulung suah mengunjukkan bahwa buat meninggali pamor pembesar orang banyak dalam Indonesia, insan mesti mengusulkan objek, bagai harta serta/maupun gendongan komposit, buat persuasi golongan ketatanegaraan bermakna penetapan.

Membayar uang sogok dalam Indonesia

Sebuah penilikan terakhir mencerling melangkahi indikator penyelewengan konglomerat akan macam mana pengetahuan penyuapan serta penindasan dalam Indonesia berjarak mulai ahad bidang ke bidang lainnya.


Mekanisme akuntabilitas yg disfungsional ini sungguh-sungguh melemahkan status akuntabilitas rumpang BPK serta DPR. Pada 2013, cetak biru Hambalang, sebuah perkara penyelewengan meriah dalam Indonesia, mempertontonkan persoalan ini. Proyek Hambalang semestinya membentuk prasarana latihan jasmani kirim olahragawan Indonesia. Proyek ini dilaksanakan mulai tarikh 2003 sangkat 2012 serta menghirup upah Rp 2,5 triliun (US$ 1 = Rp 14.278) serta tiada tahu tamam. BPK mengusut perkara ini serta mengindra penyelewengan bermakna cetak biru ini menjelang Rp 463,67 miliar serta membawa-bawa 15 komponen kongres. Namun, akhirnya lantaran pemantauan kongres untuk BPK, sapaan ke-15 politisi terkandung seman mulai uar-uar jalan penjagaan BPK. Baik BPK maupun DPR menuntut bahwa 15 politisi terkandung tiada disebutkan bermakna kabar terkandung, selangkan kabar seraya sapaan 15 politisi terkandung suah dimuat dalam instrumen. Banyak LSM yg mengkritik serta menyanggah hilangnya 15 sapaan mulai kabar BPK tetapi diabaikan. Hal ini mencitrakan bahwa BPK beroleh menyalin bagian kabar penyidikannya mulai bagian penyelewengan sebagai bagian non-pelanggaran belaka seraya membasmi sapaan terdakwa.

Demikian sekali lagi ala tarikh 2016 BPK menyelenggarakan penyelidikan tahunan akan seantero dewan tanah tumpah darah serta mengindra bahwa DPR suah menyelenggarakan isra biro delusif yg menjelang Rp 945 miliar. Kasus ini mengeret berjebah kepedulian serta penentangan mulai rakyat. Tapi, lantaran intrusi DPR akan BPK, kabar investigasi itu dipindahkan mulai bagian delusif ke persoalan administratif. BPK menuntut komponen DPR yg menyelenggarakan isra biro belaka bubar mengutarakan isra biro seraya boleh. Hal ini mengunjukkan bahwa BPK pandai memuat kepastian investigasi mulai bagian penyelewengan ke bagian penyimpangan standar.

Sebaliknya, teknik akuntabilitas yg hidup rumpang BPK serta birokrasi mengakibatkan teknik audit merantau seraya pelan. Pada tarikh 2017 BPK menyelenggarakan penyelidikan tahunan akan penampilan serta peliputan moneter dalam Provinsi Jambi. Dalam penjagaan ini ditemukan isra biro delusif sama birokrasi sangkat Rp 100 juta. BPK menugasi birokrasi membalas Rp 100 juta ke tabungan.

Demikian sekali lagi ala tarikh 2020, audit BKP mengindra pengingkaran bagian penyelewengan dalam birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Penyalahgunaan ini menjelang Rp 70 miliar pembiayaan buat cadangan kabupaten. Kasus ini suah dirujuk sama BPK ke Kejaksaan buat diproses.

Pada tarikh 2020 BPK mengindra pengingkaran ongkos tanah tumpah darah buat pengerjaan COVID-19 dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Birokrasi menyelenggarakan mark-up yg tiada galib bermakna tender-tender hadiah kemasyarakatan. BPK suah mempersembahkan kabar investigasinya ke perdata buat memperhitungkan perkara ini. Kasus-kasus ini mengunjukkan bahwa BPK kukuh seraya temuan kategorinya.

Kasus-kasus empiris terkandung mengunjukkan bahwa teknik akuntabilitas yg hidup rumpang BPK serta birokrasi mencegah temperamen palsu, serta beroleh menciptakan bagian temuan yg ilmiah. Sementara itu, teknik akuntabilitas yg disfungsional menembakkan temperamen illegal dalam BPK perlu menyelamatkan keperluan kongres. Maka tiada terpana andaikan poin audit moneter DPR mulai BPK setara birokrasi.

Masa hadapan penampilan akuntabilitas Indonesia sungguh-sungguh berjurai ala seberapa pelan teknik akuntabilitas beraksi. Reformasi akuntabilitas berikutnya pantas meralat persoalan ini. Jika tiada, perbaikan tiada mau menggeser penyempurnaan yg bermaslahat.