Di Indonesia, batubara Sumatera membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan

Pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) di Glasgow November ini, Indonesia berjanji untuk sepenuhnya menghentikan penggunaan batu bara pada tahun 2056. Batubara adalah sumber daya utama di sektor energi Indonesia, menghasilkan 65% listrik pada tahun 2029. Di tengah resesi yang didorong oleh pandemi virus corona, hingga Oktober tahun ini Indonesia telah meraup hampir 50 triliun rupiah dari sektor pertambangan yang 80% di antaranya disumbang oleh batu bara. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar dalam satu dekade. Namun, manfaat penting tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh penduduk regional Indonesia, khususnya di Sumatera, karena kehidupan sehari-hari mereka dipengaruhi oleh bisnis batu bara.

Sebagai wilayah terkaya kedua di Indonesia setelah Kalimantan, Sumatera diberkati sekaligus dikutuk oleh emas hitam. Di satu sisi, batubara menghasilkan sejumlah besar uang untuk beberapa provinsinya. Namun di sisi lain, warga menderita akibat maraknya bisnis batu bara yang beroperasi di seluruh pulau. Di Jambi, di mana tambang batu bara tersebar di seluruh provinsi, ribuan truk batu bara yang kelebihan muatan menggunakan jalan utama setiap hari telah membuat marah penduduk setempat. Truk-truk tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas berkilo-kilometer, dan mereka yang tinggal di sepanjang jalan utama tidak punya pilihan selain menghirup debu dan asap diesel tebal setiap hari. Penderitaan truk batu bara tidak berhenti sampai di situ. Truk batu bara selalu memadati SPBU, tidak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga menghambat akses warga. Ini juga mengarah pada bisnis gelap, dengan beberapa pedagang menimbun bahan bakar solar hanya untuk dijual kembali kepada pengemudi truk batu bara. Sehingga, hampir semua SPBU Jambi kehabisan bahan bakar solar hanya dalam hitungan jam setelah diisi ulang.

Yang membuat warga semakin geram adalah para sopir truk batu bara yang beberapa di antaranya sembrono, tidak berpengalaman dan tidak memiliki izin, sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang merenggut puluhan nyawa. Dalam tiga tahun sebelum 2020 lebih dari 30 warga tewas, dan pada 2021 saja jumlahnya mencapai 34. Selain itu, beberapa pengemudi truk sering diam-diam menggunakan jalan komunitas, mendorong penduduk setempat untuk mengambil tindakan sepihak, hukuman, dari memblokir jalan hingga memasang batu bara. truk terbakar.

Bencana tersebut sebagian diakibatkan oleh peraturan yang tidak jelas mengenai akses jalan truk batubara. Berdasarkan revisi UU Minerba No. 3 Tahun 2020, perusahaan pertambangan batu bara diharuskan menggunakan jalan khusus untuk mengangkut komoditasnya, namun dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa perusahaan tidak dibatasi dari jalan umum. Celah ini menguntungkan perusahaan tambang, memberikan mereka kebebasan dari kewajiban membangun jalan sendiri. Ketika perusahaan benar-benar menunjukkan kesediaan mereka untuk membangun jalan baru, potensi konsekuensinya sangat parah. Pembangunan jalan yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Perum Marga Bara Jaya di kawasan yang berbatasan dengan Jambi dan Sumatera Selatan, misalnya, memungkinkan perusahaan untuk membangun jalan sepanjang 88 kilometer, lebar 60 meter, melalui hutan lindung Harapan. Tidak hanya itu, konsesi tersebut memberi perusahaan penguasaan atas 424 hektar hutan alam.

Skema jalan ini kemungkinan akan memperburuk konflik yang sudah intens antara manusia dan hewan liar, terutama harimau, di kedua provinsi. Pada tahun 2019, dilaporkan terjadi 7 serangan harimau di Sumatera Selatan yang menewaskan 5 warga dan melukai 2 lainnya. Di Jambi, tahun ini saja, harimau telah membunuh beberapa penduduk desa, memakan ternak, dan meneror desa.

Dengan akses yang lebih mudah, para pemukim ilegal yang telah berbondong-bondong ke kawasan hutan Harapan selama bertahun-tahun, juga akan mengikuti deforestasi yang semakin memburuk. Akibatnya masyarakat hutan Jambi (Suku Anak Dalam) akan terdesak lebih jauh dari hutan untuk pemukiman dan mata pencaharian. Dengan hutan yang hilang, Suku Anak Dalam tidak bisa lagi berburu babi hutan atau mengumpulkan hasil hutan untuk dijual. Akibatnya mereka mengobrak-abrik tanaman desa, yang menciptakan ketegangan dan konflik mematikan dengan penduduk setempat.

Masalah jalan yang disebabkan oleh truk batu bara juga masih ada di bagian lain Sumatera. Namun kendala terbesar yang dihadapi warga Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, antara lain, berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara yang mengakibatkan polusi multidimensi serta kesulitan ekonomi. Penyakit pernapasan dan penyakit lainnya juga menimpa warga sebagai dampak langsung dari menghirup abu batubara dalam waktu lama. Untuk semua alasan ini, banyak penduduk harus meninggalkan rumah mereka untuk selamanya. Namun bagi yang lain tinggal adalah satu-satunya pilihan karena pindah terlalu mahal.

Degradasi lingkungan di Indonesia: pelajaran dari Jambi

Oligarki pribumi dan oknum aparat keamanan mulai dari polisi hingga militer terus mengeksploitasi sumber daya alam dengan mudah dan impunitas.


Kutukan batu bara yang menimpa warga Sumatera adalah soal politik yang tidak sehat. Sektor batubara sangat terkait dengan oligarki nasional dan regional, dan bisnis batubara sering berperan sebagai pemodal bagi kandidat politik. Klientelisme ini telah membantu meningkatkan izin konsesi dalam bisnis batubara, dari hanya 750 pada tahun 2001 menjadi 10.900 saat ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan lebih dari 1.000 orang di antaranya Presiden Joko Widodo mencabut 2.078 izin usaha pertambangan mineral dan batubara. Sifat klientelis juga melemahkan daya tawar pemerintah daerah vis-à-vis bos tambang batu bara. Alih-alih menghukum perusahaan atas kesalahan mereka, undangan untuk membahas kenaikan gaji bagi pengemudi truk dan pekerja konstruksi jalan yang dibayar rendah justru diabaikan. Cerita yang sama berlaku untuk kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batubara, yang terjadi dengan mudah di bawah hubungan klientelis antara pemimpin lokal dan oligarki batubara.

Revisi UU Minerba No. 3 Tahun 2020 dikombinasikan dengan Omnibus Law yang kontroversial dan inkonstitusional akan memperburuk keadaan bagi penduduk Sumatera dan bisnis lebih menguntungkan dengan akuntabilitas yang kurang bagi oligarki pertambangan batubara. Revisi UU Minerba menjamin perpanjangan kontrak bagi perusahaan tambang, meski terbukti tidak menjalankan tanggung jawab menjaga lingkungan. Undang-undang tersebut juga meresentralisasi industri pertambangan, membuka jalan bagi oligarki nasional untuk melenturkan otot mereka dalam bisnis pertambangan seperti yang mereka lakukan di tahun-tahun Suharto. Penduduk setempat yang menentang atau bahkan “mengganggu” kegiatan pertambangan di wilayah mereka dapat dipidana atau didenda berdasarkan undang-undang. Adapun Omnibus Law menjamin pungutan produksi 0% kepada perusahaan yang dapat meningkatkan nilai tambah batubara.

Terlepas dari perdebatan bertahap tentang penggunaan batubara di COP26, konferensi tersebut setidaknya telah menetapkan tahun yang pasti bagi Indonesia untuk mengakhiri ketergantungannya pada batubara. Namun, sampai tahun 2056 batubara kemungkinan akan tetap menjadi kutukan dan bukan berkah bagi banyak orang di Sumatera.